Mengolah Lahan Sendiri

Bagaimana pun dagelan politik berbunyi, semenjak vis a vis antara Capres-Cawapres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Rajasa, peresmian Ir. H. Joko Widodo sebagai presiden, kenaikan harga BBM bersubsidi, hingga kontroversi pelantikan kabinet antara yang dianggap profesional dan asal-asalan, rakyat tetap harus ‘mengolah lahan sendiri’, tetapi juga tidak mesti berdiam diri tanpa melakukan sanggahan dan negasi terhadap kebijakan pemerintah dan keputusan demokrasi. Gemuruh politik, jika kita ingin disebut sebagai nasionalis yang bijak, haruslah dihadapi secara elegan. Kebijakan pemerintah merupakan keniscayaan, siapapun yang memimpin. Ada yang mengacungi jempol, ada pula yang membelakangi. Setidak-tidaknya, bagi rakyat jelata yang tidak berkecimpung dalam dunia perpolitikan tanah air, bertindaklah seelegan mungkin namun tetap merasa bertanggung jawab dalam memperbaiki dan mengubah bangsa, sekalipun rasa tanggung jawab ini dalam kadarnya yang paling kecil.

Huru-hara politik dalam negara-bangsa (state-nation) merupakan ketentuan yang telah tergariskan oleh Tuhan. Kebijakan dan keputusan pemerintah, sekaligus dampak positif atau negatifnya terhadap rakyat, bagaimana pun corak dan bentuknya, mesti diterima dengan sikap lapang dada dan pasrah kepada Tuhan yang Mahaesa. Sikap ini urgen diambil, guna menghindar dari hal memanas yang dapat memancing konflik horizontal yang mengancam keutuhan perdamaian di tanah air.

Pasrah merupakan sikap awal, meski harus diakui bahwa negara belum perfect dalam menegakkan tata-kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih serta bebas dari korupsi. Kendati tampak karut-marut politik yang nyaris tidak pernah berhenti membayangi perjalanan rakyat, pun masih banyak kalangan elit politik dan pejabat publik yang masih amanah dan bertanggung jawab mengayomi rakyat.

Sikap pasrah dalam konteks ini selanjutnya diejawantahkan dengan rasa empati pada setiap individu kalangan teras atas yang kebijakannya kita anggap menyengsarakan atau minimal tidak menguntungkan. Sesama makhluk hidup yang masih dapat menghirup udara, saling mencintai itu perlu, namun demikian bukan lantas merelakan para pemimpin kita lalai akan tugasnya. Mencintai pelaku, pada saat yang sama membenci ketidakadilan, kejahatan, dan kecurangan yang dilakukan olehnya. Hati nurani pasti tidak membenarkan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kebijakan-kebijakan yang tidak bermutu. Mereka merupakan pemimpin yang memiliki tugas membangun kesejahteraan, namun faktanya–meminjam bahasa Soekarno–mereka merasa “dipangku oleh Ibu Pertiwi”. Semakin ke belakang, Indonesia bukan semakin maju, tetapi semakin mundur atau minimal stagnan, tidak ada kemajuan. Kebencian kita bukan diarahkan pada subjek individu atau pelaku kecurangan itu. Rakyat mesti cinta terhadap pemimpinnya. Kita membenci perbuatan dan tindak langkah seorang pemimpin yang kita anggap leha-leha dalam membangun kebijakan yang jauh dari unsur bijak.

Dengan sikap yang disebutkan di atas, pada akhirnya akan timbul ghirah nasionalisme. Merupakan hal lumrah bahwa pemimpin memiliki tugas mengubah bangsa menjadi lebih baik. Dan kita sebagai rakyat menyadari betul bahwa mengubah bangsa ke arah yang lebih baik tidak harus menjadi pemimpin. Rakyat adalah elemen bangsa yang memiliki tugas sendiri yang berbeda dengan para pemimpin. Dalam kapasitas kita sebagai rakyat, banyak tugas “pribadi” yang perlu diemban dalam mengubah bangsa ini. Inilah yang disebut dengan ‘mengolah lahan sendiri’.

Dalam ‘forum tak resmi’, mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan sikap yang kurang perfeksionis. Elemen bangsa, khususnya pemuda-pemudi, memiliki capaian dan potensi yang luar biasa. Perlu fokus menggali potensi masing-masing, untuk saling memantik dalam menemukan kembali kepercayaan diri bangsa. Tidak pernah akan ada perubahan signifikan jika kita sekadar termangu menaruh harapan di atas pundak para elit penyelenggara negara. Perlu adanya ibda’ binafsik, memperbaiki kualitas diri dengan harapan, ketahanan, usaha dan kerja.[]